Nahdhatul Ulama sebagai jamiyyah diniyah dan sebagai organisasi non-profit mulai diperkenalkan di jazirat al-Muluk (negeri para raja)- yang kini dalam konteks keindonesiaan dikenal dengan Maluku yang beribukota di Ambon pada awal tahun 1950-an yang awalnya masuk sebagai partai politik dan berperan penting dalam kancah politik di Maluku tercatat dengan lolosnya beberapa pengurus dan kader NU di lembaga legislative dan eksekutif sejak diperkenal- kan. Dan komposisi populasi Maluku sekitar 1.5 juta, setengahnya adalah beragama Islam, agregat penduduk muslim sekitar 70% adalah warga nahdiyyin. Fakta ini terepleksi pada tradisi keagamaan yang sangat didominasi oleh ritual serta tradisi NU sehingga peran-peran sosial-politik ini semakin membuktikan peran signifikan NU bagi kelangsungan hidup nation-state yang bernama Indonesia. Orientasi keagamaan NU yang adaptif, moderat (I'tidal), terbuka (iklusif), toleran (tasamuh), dan seimbang (tawazun) menemukan benih persemaian Ketika diperkenalkan di Maluku dengan kondisi masyarakat yang pluralis-segregatif, baik majemuk dari segi etnis, kelas sosial-kultural termasuk majemuk dari segi agama yangnmengkondisikan daerah ini sangat rawan dengan konflik komunal. Peran NU dalam mengantisifasi pertentangan dan membangun resolusi konflik yang selama ini acapkali pecah di Maluku terbukti sangat signifikan terutama partisipasi tokoh-tokoh NU dalam menyelesaikan konflik seperti perjanjian Malino satu dan dua. Namun saat ini kelemahan yang paling mencolok dalam internal jamiyyah nahdhtul ulama di kota Ambon adalah lemahnya manajemen organisasi yang beriplikasi pada tidak optimalnya peran-peran soaial-keagamaan yang telah diformulasikan sebagai agenda dan program strategis. Bahkan sebagian kalangan yang mengklaim sebagai warga nahdhiyyin menganggap bahwa NU di Ambon saat ini dalam keadaan mati suri. Hal ini ditandai dengan ketiadaan kantor sekretariat yang defenitif hingga kini, sementara dari segi pendanaan hampir tidak menjadi problem mengingat bahwa sebagian besar pengurus.